Samarinda, wartaagribisnis.com-Bertempat di Hotel Aston, Samarinda, Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menyelenggarakan acara Focus Group Discussion (FGD) pada Kamis, 17 Oktober 2024 dengan tema “Peran BUP dan Tersus/TUKS dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah”.FGD di Samarinda ini merupakan rangkaian kegiatan ABUPI Roadshow 2024 yang kedua, yang sebelumnya dilaksanakan di Surabaya (10/10/2024).
Diikuti oleh sekitar 135 peserta, menghadirkan 6 (enam) narsumber, yaitu Kepala KSOP Kelasi I Samarinda, Mursidi SE.,ME., BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur, Dedy Pudja Wardana, S.T. dari asosiasi terkait, yaitu Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian KADIN H. Untung Surapati, SE, Ketua DPC INSA Samarinda Agus Sakhlan dan Ketua Kompartemen Pengembangan SDM DPW ALFI/ILFA KALTIMTAR Rifka Hidayat M. Spi MBA serta Ketua DPW APBMI Kalimantan Timur ST. Trilaksono.
Pada paparannya Kepala KSOP Samarinda, Mursidi, menyampaikan bahwa sebagian besar kegiatan penopang pertumbuhan perekonomian nasional adalah melalui transportasi laut. Disebutkan bahwa jumlah Terminal Khusus (Tersus)/Termina Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Kalimantan Timur merupakan yang terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 457 Tersus/TUKS. dengan jumlah yang banyak tersebut tentunya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah.
Adanya Badan Usaha Pelabuhan (BUP) akan semakin meningkatkan tata kelola kepelabuhanan, sehingga pelayanan yang diberikan akan semakin optimal. Tersus atau TUKS hanya digunakan untuk kepentingannya sesuai dengan ijin pokoknya jadi tidak komersial, tidak seperti Badan Usaha Pelabuhan yang memang Pelabuhan/terminal untuk umum dan sifatnya komersial.
Sementara itu dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Dedy Pudja Wardana, menyampaikan bahwa Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Superhub Ekonomi IKN menjadi pelaku utama perwujudan Pulau Kalimantan sebagai superhub ekonomi Nusantara yang mengarah pada pengembangan pusat aglomerasi dan sektor ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia”.
Pada diskusi ini, baik dari KADIN, INSA, ALFI dan APBMI, sepakat bahwa untuk menunjang pertumbuhan daerah diperlukan kolaborasi antar pelaku usaha, sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian daerah.
Lebih lanjut Rifka Hidayat dari ALI/ILFA Kaltimtara menjelaskan adanya trend
peningkatan volume throughput di 4 Pelabuhan Petikemas di KALTIMTARA Tahun 2018-2024, dikarenakan:
Proyek RDMP, IKN, Konstruksi Perumahan, Perkembangan Industri Kelapa Sawit, Pengembangan Kawasan Industri dan lainnya, bahkan mengharapkan adanya kolaborasi ABUPI dan ALFI/ILFA di daerah. Beberapa pertanyaan diajukan pada saat sesi diskusi ini, seperti yang disampaikan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, bahwa kalau industiri maritim kita bertumbuh tetapi kemana uangnya, karena provinsi maupun Kabupaten/Kota belum bisa mengelelola Pelabuhan saat ini, kita mempunyai Pelabuhan regional tetapi ketika meminta mengelola Pelabuhan yang sudah beroperasi dengan PNBP yang tinggi tidak
diberikan, pertanyaannya adalah ada tidak kontribusi terhadap PAD yang diterima secara langsung oleh pemerintah daerah? Karena ketika PNBP itu dibayarkan langsung disetorkan ke Kas Negara, walaupun mungkin ada yang diserahkan ke daerah dalam bentuk pembangunan di satuan satuan kerja. Hal lain yang menjadi kontradiksi ketika terminal masih berstatus sebagai Tersus/TUKS daerah mendapatkan PAD melalui retribusi tetapi ketikan berubah sebagai BUP atau BUP eksisting maka berubah sebagai PNBP. daerah tidak mendapatkan.
Apakah memang perkembangan industri matirim ini secara ekonomi ya karena memberikan kontribusi pertumbuhan kepada pdrb tetapi bagaimana pertumbuhan tersebut dapat dirasakan langsung oleh daerah dalam bentuk APBD. Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala KSOP memberikan saran untuk mendapatkan PAD harus berpikir dan merubah mindsetnya sebagai pengusaha, apabila tidak ada kemampuan dapat bekerja sama atau berkolaboarsi dengan pihak swasta untuk meningkatkan ekonomi daerahnya.
Sebagai host kegiatan FGD di Samarinda ini adalah ABUPI Koordinator Wilayah Kalimantan Timur yang diketuai oleh S.A.K Maharini dari BUP. PT Sarana Abadi Lestari. Di akhir acara, Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial Fatwa, menegaskan kembali bahwa kolaborasi yang kuat antar lembaga pemerintah dan swasta sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem maritim yang efisien untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan terutama di sektor maritim,” ujarnya.
Karena kita ketahui, Kalimantan Timur kaya dengan sumber daya alamnya, tetapi sumber daya alam ini lama lama akan habis, oleh karena itu kita harus sduah berpikir bagaimana industri maritim ini dapat berkelanjutan.(nor)
